Perundingan panjang atara
pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya berujung pada kepastian
tentang pelepasan saham kepada pemerintah Indonesia sebesar 51% dan
perpanjangan kontrak PT Freeport di Papua hingga tahun 2041.
"Kita sepakat perpanjangan
pertama sepuluh tahun sampai 2031 dan kedua sampai 2041. Akan dicantumkan
secara detail kalau memenuhi persyaratan maka (perpanjangan) akan
disetujui," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius
Jonan.
Disebutkannya, Freeport juga setuju
melepas sahamnya, atau melakukan divestasi, sebesar 51 persen kepada pemerintah
Indonesia dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang harus selesai
Januari 2022 dan ada stabilitas penerimaan negara.
Dalam jumpa pers bersama Menteri
Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, Jonan
menambahkan bahwa raksasa pertambangan tembaga dan mineral dunia itu sepakat
untuk untuk menjaga besaran penerimaan negara yang lebih besar untuk Indonesia.
Oleh karena itu, Freeport Indonesia harus mengubah statusnya dari Kontrak Karya
(KK) menjadi Izin IUPK.
"Ini kesepakatan antara
Freeport dia mengatakan, hasil dari negosiasi ini sesuai dengan instruksi
Presiden Joko Widodo untuk menekankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat
Papua dan kedaulatan negara, namun tetap menjaga iklim investasi di
Indonesia," ujar Jonan.
"Dengan persyaratan ini
berdasar UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba perpanjangan operasi bisa
diperpanjang 2 kali sepuluh tahun sampai 2041."
Jonan menerangkan kedua pihak akan
menuntaskan detail-detail kesepakatan dalam minggu ini, termasuk soal skema divestasi
dan formula penerimaan negara yang musti dibayar oleh perusahaan tambang itu.
Dalam jumpa pers yang brlangsung di
Kementrian ESDM itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa negosiasi
tidak mudah lantaran kedua pihak memiliki posisi berbeda. Indonesia juga harus
memastikan investasi yang akan perusahaan tersebut lakukan dalam tambang bawah
tanahnya.
"Royalti akan tinggi, PPH
(pajak penghasilan perusahaan) akan turun PPN (Pajak pertambangan nilai) akan
kita ubah komposisinya. Dari sisi total sales dan income Freeport Indonesia,
persentase yang dibayar akan lebih tinggi," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu Richard Adkerson
menegaskan kesepakatan ini sebagai kepastian yang diberikan pemerintah
Indonesia dalam kelangsungan operasi tambang Freeport.
"Saat ini adalah waktu yang
sangat penting bagi Freeport, sejak beroperasi pada akhir 1960an, saat ini kami
mengalami penurunan kinerja di tambang terbuka. Untuk mengeksplorasi tambang bawah
tanah, kami memerlukan investasi sebesar US$20 miliar" ujarnya.
Negosiasi dengan Freeport Indonesia
dimulai pada awal tahun, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
1 Tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Tambang Mineral dan Batubara pada
Januari 2017. Aturan baru itu mengusik perusahaan tambang tembaga dan emas
raksasa yang beroperasi di Papua sejak akhir 1960an.
Regulasi ini mengatur perusahaan
tambang mineral yang ingin melakukan ekspor harus memenuhi beberapa
persyaratan. Diantaranya, mengubah status kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK), membangun smelter dan divestasi 51 persen.
Sementara, Freeport belum memenuhi
persyaratan-persyaratan tersebut. Akhirnya, sejak 10 Februari 2017, Freeport
menghentikan kegiatan produksinya yang berimbas kepada pekerja tambangnya di
Mimika, Papua. Puluhan ribu pekerja pun dirumahkan.
Di sisi lain, sengketa Freeport
dengan sebagian buruhnya di Mimika, yang ditandai dengan pemogokan beberapa
waktu lalu, berakhir ricuh, dan berujung pada pemecatan sejumlah besar buruh.
Merujuk laporan investingnews.com,
produksi emas Freeport di Gasberg merupakan yang terbesar di dunia, di atas
situs Goldstrike di Nevada, Amerika Serikat.
Ketua DPRD Mimikia, Emiminus Mom,
menyebut 'bola' kini berada di para mantan karyawan Freeport. Menurutnya,
bekerja di kontraktor merupakan satu-satunya jalan untuk tetap bekerja di
tambang emas Freeport.
"Kalau mau masuk kerja, harus
dari kontraktor. Kalau tidak mau, apa boleh buat, tinggal di rumah sajalah,"
ujarnya melalui sambungan telepon.
Eliminus berkata, Freeport
memberitahunya perihal pekerjaan di kontraktor itu, Senin pagi tadi, dalam
forum audiensi. Ia berkata, Freeport menjamin setidaknya sekitar 3000 pegawai
yang terkena PHK dapat terserap seluruh kontraktor.
"Orang-orang Papua ini harus
kembali bekerja," ujarnya. Sebagian korban PHK Freeport, kata Eliminus,
merupakan warga asli Papua yang berasal dari kawasan pantai seperti Biak,
Jayapura, Sorong, dan Serui.
Sumber : www.bbc.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar